Opini: Revisi Ketiga UU Pelayaran, Mengapa Ketenagakerjaan Awak Kapal Masih Mengacu ke KUHD?

Setelah mengalami tiga kali perubahan, Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 kembali mengalami revisi. Salah satu…

Continue Reading

Serikat Pekerja SAKTI Dorong Integrasi Konvensi MLC 2006 dalam Revisi UU Pelindungan Pekerja Migran

Jakarta ( 01.02.2025) – Serikat Pekerja SAKTI kembali menegaskan pentingnya perlindungan bagi awak kapal niaga yang…

Continue Reading

Disharmoni Regulasi: Mengapa Tata Kelola Awak Kapal Migran di Indonesia Masih Bermasalah?

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa awak kapal niaga dan awak kapal perikanan adalah bagian dari…

Continue Reading

Spreading ILO C 188 to the grassroots on January 22 2025. The DPP SAKTI and DPC…

Continue Reading

Desakan Penetapan Upah Minimum Nasional untuk Awak Kapal: Memperkuat Perlindungan Ketenagakerjaan di Sektor Maritim

Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak awak kapal di Indonesia, Serikat Pekerja SAKTI kembali mendesak Direktorat Jenderal…

Continue Reading