Antara Mutu dan Realitas — Kegamangan Penerapan Syarat Ijazah Darat bagi Pelaut Indonesia

Pada tanggal 3 Oktober 2025, Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP) Indonesia mengeluarkan surat Nomor DPKP/UM/1018/X/2025 yang…

Continue Reading

Urgensi Pengaturan Ketenagakerjaan Awak Kapal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baru.

Pasal 1617 KUHPerdata dengan tegas menyatakan bahwa hak dan kewajiban anak buah kapal dan nahkoda diatur…

Continue Reading

Implementasi Resolution MSC.560(108) dan Kewajiban Negara Melindungi Awak Kapal dari Perundungan dan Pelecehan

Pada 23 Mei 2024, Maritime Safety Committee (MSC) International Maritime Organization (IMO) mengeluarkan Resolution MSC.560(108) yang…

Continue Reading

Urgensi E-PMI sebagai Instrumen Pelindungan Awak Kapal Indonesia

Selama ini, penyijilan buku pelaut sering dianggap sebagai instrumen utama pelindungan dan pengakuan bagi awak kapal…

Continue Reading

KESEJAHTERAAN AWAK KAPAL SEBAGAI KOMPONEN KELAIKLAUTAN KAPAL: PENEGASAN, KETIDAKJELASAN IMPLEMENTASI, DAN KEWAJIBAN HUKUM NEGARA

1. Landasan Hukum: Kesejahteraan Awak Kapal sebagai Syarat Laik Laut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang…

Continue Reading