Dualisme Perizinan Awak Kapal: SIUKAK vs SIP3MI, Siapa yang Sungguh Melindungi?

Saat ini terdapat dualisme rezim perizinan yang mengatur penempatan awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal…

Continue Reading

Sijil Buku Pelaut dan Kekeliruan Makna Pelindungan

Di kalangan pelaut Indonesia, istilah “sijil” bukan hal asing. Sijil buku pelaut merupakan proses pengesahan masa…

Continue Reading

Antara Mutu dan Realitas — Kegamangan Penerapan Syarat Ijazah Darat bagi Pelaut Indonesia

Pada tanggal 3 Oktober 2025, Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP) Indonesia mengeluarkan surat Nomor DPKP/UM/1018/X/2025 yang…

Continue Reading

Urgensi Pengaturan Ketenagakerjaan Awak Kapal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baru.

Pasal 1617 KUHPerdata dengan tegas menyatakan bahwa hak dan kewajiban anak buah kapal dan nahkoda diatur…

Continue Reading

Implementasi Resolution MSC.560(108) dan Kewajiban Negara Melindungi Awak Kapal dari Perundungan dan Pelecehan

Pada 23 Mei 2024, Maritime Safety Committee (MSC) International Maritime Organization (IMO) mengeluarkan Resolution MSC.560(108) yang…

Continue Reading