Deposit SIP3MI: Instrumen Penting untuk Mencegah Terulangnya Kasus MT Gas Falcon

Beberapa bulan berlalu sejak mencuatnya kasus pelanggaran hak-hak awak kapal (ABK) MT Gas Falcon, ( https://news.detik.com/berita/d-8064258/9-abk-wni-10-bulan-terjebak-dalam-kapal-di-perairan-mozambik ) namun hingga kini para ABK Indonesia yang terlibat dalam insiden tersebut belum juga menerima hak-haknya secara penuh. Padahal kasus ini telah menjadi perhatian publik karena melibatkan penelantaran, keterlambatan pembayaran gaji, dan ketidakjelasan skema perlindungan ketika kapal menghadapi kendala operasional dan finansial.

Kasus MT Gas Falcon bukan sekadar persoalan kemanusiaan; ini adalah cerminan dari kegagalan mekanisme perlindungan terhadap awak kapal migran yang bekerja di kapal asing. Di titik inilah urgensi deposit dalam skema perizinan SIP3MI—sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI)—menjadi sangat jelas dan tidak dapat lagi diabaikan.

---

Deposit SIP3MI: Jaring Pengaman yang Seharusnya Ada

UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur bahwa setiap perusahaan penempatan awak kapal (P3MI) wajib menyetorkan deposit jaminan sebagai syarat izin. Deposit ini bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan mekanisme kontrol negara untuk memastikan:

1. Ada dana darurat untuk membayar hak-hak ABK ketika terjadi kegagalan perlindungan;
2. Perusahaan penempatan (manning agency) tunduk pada standar kehati-hatian dalam penempatan;
3. Negara memiliki instrumen represif untuk menindak perusahaan yang lalai atau tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks kasus MT Gas Falcon, deposit ini seharusnya bisa menjadi instrumen penyelamat, terutama ketika owner kapal tidak menjalankan kewajiban finansialnya. Namun karena rezim deposit ini belum dijalankan secara konsisten—bahkan masih diperdebatkan akibat tumpang tindih regulasi antara rezim SIUKAK dan SIP3MI—para ABK akhirnya kehilangan hak dasar mereka tanpa adanya jaminan pemulihan.

---

Ketiadaan Financial Security: Pelanggaran Prinsip Dasar MLC 2006

MLC 2006, melalui Standard A2.5.2 dan A4.2, mewajibkan setiap kapal memiliki financial security (jaminan finansial) yang biasanya ditanggung oleh Protection & Indemnity (P&I) Club atau pihak penjamin lainnya. Financial security ini memastikan bahwa:

• gaji tertunggak dapat dibayarkan,
• repatriasi dapat dilakukan,
• kompensasi diberikan ketika terjadi insiden.

Jika owner MT Gas Falcon memiliki financial security dari P&I yang sah sesuai mandat MLC 2006, hak-hak ABK pasti dibayarkan tanpa perlu menunggu proses panjang. P&I Club wajib membayarkan klaim sesuai ketentuan internasional.

Namun fakta lapangan menunjukkan bahwa verifikasi atas keberadaan dan validitas financial security tidak dilakukan secara mendalam oleh manning agency maupun otoritas. Inilah titik kegagalan sistemik yang menyebabkan kasus seperti MT Gas Falcon berulang.

---

Deposit SIP3MI Memaksa Manning Agency Bertindak Lebih Bertanggung Jawab

Dengan adanya mekanisme deposit yang kuat dan terstandarisasi seperti dalam UU PPMI:

• Manning agency terpaksa melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap owner kapal.
• Pemeriksaan terhadap keberadaan dan keabsahan financial security dari P&I menjadi keharusan, bukan sekadar formalitas.
• Penempatan ABK ke kapal yang tidak memiliki jaminan finansial otomatis akan menjadi risiko langsung bagi manning agency karena deposit mereka yang akan disita negara untuk membayar ABK.

Inilah prinsip risk transfer yang menjadi dasar pengawasan migran modern: perusahaan yang mendapat keuntungan dari menempatkan pekerja harus menanggung risiko finansial jika terjadi kelalaian.

---

Kasus MT Gas Falcon: Argumentasi Kuat untuk Memperkuat Rezim SIP3MI dan Deposit

Kasus ini memberikan bukti empiris bahwa:

1. Tidak adanya deposit mengakibatkan negara tidak memiliki instrumen cepat untuk menalangi hak-hak ABK.
2. Tidak adanya verifikasi financial security membuat ABK ditempatkan pada kapal yang tidak memenuhi standar MLC 2006.
3. Persaingan izin SIUKAK vs SIP3MI melemahkan perlindungan ABK karena memunculkan ambiguitas kewenangan.

Negara wajib belajar dari kasus ini. Jika deposit SIP3MI berjalan sesuai UU PPMI, maka ketika owner gagal membayar:

• gaji tertunggak ABK dapat dibayarkan melalui deposit,
• repatriasi dapat dilakukan tanpa menunggu keputusan dari perusahaan,
• negara memiliki dasar hukum untuk mencabut izin manning agency yang lalai.

Dengan kata lain, deposit adalah tameng pertama bagi ABK ketika seluruh sistem lainnya gagal.

---

Penutup: Jangan Biarkan Gas Falcon Menjadi Kasus Berulang

Pekerja migran sektor maritim adalah salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia. Namun mereka terus ditempatkan dalam kondisi rentan akibat tumpang tindih rezim perizinan dan lemahnya mekanisme perlindungan.

Kasus MT Gas Falcon adalah peringatan keras bahwa tanpa deposit SIP3MI dan tanpa verifikasi ketat financial security MLC 2006, ABK Indonesia akan terus menjadi korban penelantaran dan kegagalan perlindungan.

Negara harus memastikan:

1. Rezim SIP3MI tetap berjalan sesuai UU PPMI tanpa digeser oleh SIUKAK;
2. Deposit diberlakukan dan besarannya disesuaikan dengan jumlah ABK yang ditempatkan;
3. Verifikasi financial security menjadi standar wajib sebelum penempatan;
4. Setiap manning agency bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kesejahteraan ABK yang mereka kirim.

Melindungi ABK bukan hanya soal prosedur; ini soal martabat bangsa di hadapan hukum internasional, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.