Tantangan Transisi Perizinan dari SIUPPAK ke SIP3MI dan Dampaknya bagi Awak Kapal Migran
Latar Belakang Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga…
Continue ReadingEvaluasi Efektivitas Penambahan Fungsi Mahkamah Pelayaran Sebagai Tempat Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial Awak kapal.
Pendahuluan Sektor maritim merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan adanya pelaut sebagai tenaga…
Continue ReadingTantangan Penegakan Hak-hak Pekerja Awak Kapal di Indonesia: Perspektif SEMA No. 02 Tahun 2024
Pada Desember 2024, Mahkamah Agung Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 02 Tahun 2024…
Continue ReadingPenetapan Standar Upah Minimum Awak Kapal Indonesia Pasca UU No. 66 Tahun 2024
Pendahuluan Dengan disahkannya UU No. 66 Tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Pelayaran, penting…
Continue ReadingMaraknya Perusahaan Pelayaran yang Hanya Memikirkan Keuntungan, Begini Tanggapan Ketum SAKTI
Jakarta,10/01/2024 Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator…
Continue Reading