75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR75), memberi kesempatan penting bagi SERIKAT AWAK KAPAL TRANSPORTASI INDONESIA , serta titik balik potensial, untuk bergerak dari komitmen menjadi tindakan dengan memperkuat tugas untuk melindungi hak asasi manusia, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. hak, akses terhadap pemulihan yang efektif dan, pada akhirnya, solidaritas global untuk hak semua orang.
Forum PBB ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di Asia-Pasifik, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, pembela hak asasi manusia, serikat pekerja, perusahaan bisnis, asosiasi industri, organisasi pengusaha, organisasi internasional, lembaga hak asasi manusia nasional dan regional, jurnalis, pengacara, aktivis dan juru kampanye, dan akademisi, untuk dialog konstruktif dan pembelajaran sejawat tentang cara memperkuat akuntabilitas bisnis dan perusahaan yang bertanggung jawab di wilayah tersebut.
Membahas bagaimana “komitmen dapat diwujudkan”. Mengingat bagaimana Inisiatif UDHR75 menginspirasi kita semua untuk merefleksikan sebanyak mungkin realitas saat ini dan kemungkinan di masa depan, Forum ini juga membawa beragam lawan bicara untuk berdiskusi, berdebat, dan berbagi wawasan tentang berbagai masalah mulai dari regulasi rantai pasokan global dan implikasi perusahaan, uji tuntas keberlanjutan terhadap hak yang baru-baru ini diakui atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Di bawah tema “Dari Komitmen untuk Bertindak” the 5th “UN Responsible Business and Human Rights Forum” bertujuan untuk membangun dialog berkelanjutan mengenai isu, tantangan, dan sektor yang perlu ditindaklanjuti oleh komunitas bisnis dan hak asasi manusia dan apa yang perlu dilakukan untuk memastikan komitmen dilaksanakan.
Pesan yang menggema dari para peserta tentang bagaimana kita tidak boleh berpuas diri, bahkan dengan proliferasi bertahap dari insentif, kebijakan, peraturan dan undang-undang yang bertujuan untuk mempromosikan penghormatan bisnis terhadap hak asasi manusia, pekerjaan kita dalam mencegah dan menangani hak asasi manusia yang terkait dengan bisnis dampaknya masih jauh dari selesai.
Forum ini juga menyoroti isu, tantangan, dan sektor yang perlu ditindaklanjuti oleh komunitas BHR, termasuk persimpangan migrasi tenaga kerja akibat iklim, keanekaragaman hayati dan BHR, tanggung jawab pemodal pembangunan, dan peran mikro, kecil, dan usaha menengah antara lain, memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok tertentu yang berisiko tinggi mengalami pelanggaran seperti Masyarakat Adat, penyandang disabilitas, dan pengungsi, sambil mengambil pendekatan interseksional dan interdisipliner untuk mempromosikan, menyebarluaskan, dan menerapkan UNGP di wilayah Asia-Pasifik.
“Tentu ini sebuah ke bangga bagi kami & Team DPP SP.SAKTI dimana Sekjend kami bersama 6 Non Governmental Organization (NGO) lainya dapat menghadiri serta mengikuti UN Forum terkait Human Trafficking di Bangkok Thailand 6-9 Juni 2023, serta pada forum tersebut Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia di berikan hak untuk memberikan masuk serta saran – sarannya terkait Human Trafficking and Slavery at Sea”.
Harapan kami ke depan semoga lewat forum ini kami bisa lebih aktif lagi bekerja untuk bisa menyuarakan tentang pentingnya pelindungan hak, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan disektor maritim, khusus untuk anggota kami yang bekerja sebagai awak kapal. @ Dewa Nyoman S. ST MT. M.Mar E [ KETUA UMUM SP. SAKTI ]
Jakarta, 9 Juni 2023
Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia
